Sabtu, 24 Mei 2008

Cara yang baik dan aman mencabut subsidi BBM

Dengan adanya gejolak harga minyak dunia saat ini, pemerintah memang dihadapkan pada pilihan yang sulit. Harga dipertahankan, subsidi akan membengkak. Sedang harga dinaikkan untuk mengurangi subsidi, maka harga-harga komoditas yang lain akan ikut-ikutan naik, biaya hidup semakin mahal, yang menimpa pada semua lapisan masyarakat termasuk fakir-miskin.

Lantas bagaimana ? apa pemerintah harus berdiam diri menyaksikan keadaan ? tentu tidak, pemerintah sudah mencoba mengambil sikap dengan pengurangan subsidi dengan imbalan pemberian BLT. Namun ternyata kebijaksanaan pemerintah ini masih dianggap “tidak bijak” oleh banyak kalangan (mahasiswa, anggota DPR/Politikus dan terlebih kelas bawah/ fakir miskin).

Oleh karena itulah di sini saya ingin mencoba memberikan alternatif jawaban yang lebih baik dari persoalan BBM tersebut di atas. Pemerintah harus mengambil kebijaksanaan yang lebih mengenai sasaran, harga BBM tidak dinaikkan tanpa menaikkan subsidi, bahkan subsidi bisa dicabut. Lantas bagaimana kebijaksanaan tersebut ? yaitu dengan prinsip “keadilan”, Seperti yang telah dituntunkan oleh agama kita yaitu dengan memberikan beban-beban subsidi tersebut kepada kaum yang mampu (menengah dan atas), tanpa membebani kelas bawah/ fakir miskin, yaitu dengan cara :

  1. Harga BBM Stabil / Tidak dinaikan
  2. Subsidi BBM dibebankan kepada kaum yang mampu (menengah dan atas) yang lebih banyak menikmati BBM tersebut, yaitu dengan cara
    • Menaikkan pajak kendaraan bermotor (PKB) pribadi yang pertama
    • Melipat gandakan PKB pribadi yang ke dua, ke tiga, dan seterusnya
    • PKB angkutan umum tetap/ tidak naik, agar biaya transportasi tidak naik
  3. Pemasukkan dari point nomor 2 di atas dapat untuk menutupi subsidi BBM dan meningkatkan kualitas dan kuantitas angkutan umum

Dengan langkah-langkah pada point nomor 1, 2 dan 3 tersebut di atas, tentunya mayoritas rakyat indonesia akan dengan ikhlas menerimanya. Mungkin hanya sebagian kecil saja kaum mampu (menengah dan atas) akan kurang puas dengan kebijaksanaan pemerintah tersebut. Sikap itupun akan dinyatakan dengan cara-cara yang lebih halus dan sopan tanpa demonstrasi dan tindakan-tindakan anarkis yang dapat menimbulkan masalah baru.

dari :
dr. Iftachul ‘ain Hambali
Tugu, Cimanggsi Depok